Soeharto

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.

Soeharto masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani.

Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.

Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).

Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.

Setelah dirawat selama 24 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan, mantan presiden Soeharto akhirnya meninggal dunia pada Minggu, 27 Januari 2006). Soeharto meninggal pada pukul 13.10 siang dalam usia 87 tahun.

(Dari Berbagai Sumber)

Dikhianati Pembantu Dekatnya

Haji Muhammad Soeharto, dipanggil akrab Pak Harto, adalah sosok nama besar yang memimpin Republik Indonesia, selama 32 tahun. Suatu kemampuan kepemimpinan luar biasa yang harus diakui oleh teman dan lawan politiknya (senang atau tidak). Ia menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan (stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan). Bahkan sempat mendapat penghargaan dari FAO atas keberhasilan menggapai swasembada pangan (1985). Maka, saat itu pantas saja ia pun dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional.

Namun, akhirnya ia harus meletakkan jabatan secara tragis, bukan semata-mata karena desakan demonstrasi mahasiswa (1998), melainkan lebih akibat pengkhianatan para pembantu dekatnya yang sebelumnya ABS dan ambisius tanpa fatsoen politik.

Saat ia baru meletakkan jabatan, ada rumor yang berkembang. Seandainya Pak Harto mendengar hati nurani isteri yang dicintainya, Ibu Tien Soeharto, yang konon, sudah menyarankannya berhenti sekitar sepuluh tahun sebelumnya, pasti kepemimpinnya tidak berakhir dengan berbagai hujatan yang memojokkannya seolah-olah ia tak pernah berbuat baik untuk bangsa dan negaranya.

Ia memang seperti kehilangan ‘inspirasi’ dan ‘teman sehati’ setelah Ibu Tien Soeharto meninggal dunia (Minggu 28 April 1996). Pak Harto bukan pria satu-satunya yang merasakan hal seperti ini. Banyak pria (pemimpin) yang justru ‘kuat’ karena didukung keberadaan isterinya. Salah satu contoh, Bill Clinton mungkin sudah akan jatuh sebelum waktunya jika tak ditopang isterinya Hillary Clinton.

Pak Harto tidak segera mencari pengganti isterinya. Kesepiannya seperti teratasi atas dorongan pengabdian kepada bangsa dan negaranya. Ia menghabiskan waktu dalam mengemban tugas beratnya sebagai presiden. Apalagi beberapa pembantunya memberinya laporan dan harapan yang mendorongnya untuk tetap bertahan sebagai presiden. Bahkan, bersama pembantunya (menterinya) BJ Habibie, ia bisa berjam-jam berbicara. Tak jarang para staf harus menyediakan mie instan jika menunggui pertemuan mereka itu.

Rakyat bangsa ini tentu masih ingat. Seusai Pemilu 1997 dan sebelum Sidang Umum MPR, Maret 1998, para pembantunya, di antaranya Harmoko, selaku Ketua Umum DPP Golkar, menyatakan akan tetap mencalonkan HM Soeharto sebagai presiden 1998-2003. Tapi, justeru pada HUT Golkar ke-33, Oktober 1997 itu, HM Soeharto mengembalikan pernyataan itu untuk dicek ulang: Apakah rakyat sungguh-sungguh masih menginginkannya menjadi presiden?

Setelah berselang beberapa bulan, tepatnya tanggal 20 Januari 1998, tiga pimpinan Keluarga Besar Golkar atau yang lazim disebut Tiga Jalur Golkar, yakni jalur Golkar/Beringin (Harmoko), jalur ABRI (Feisal Tanjung) dan jalur birokrasi (Yogie SM), datang ke Bina Graha menyampaikan hasil pengecekan ulang keinginan rakyat dalam pencalonan HM Soeharto sebagai Presiden RI.

Saat itu mereka melaporkan kepada Pak Harto. “Bahwa ternyata rakyat memang hanya mempunyai satu calon Presiden RI untuk periode 1998-2003 yaitu HM Soeharto,” kata Harmoko mengumumkan kepada pers usai melapor kepada Pak Harto. “Mayoritas rakyat Indonesia memang tetap menghendaki Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk dicalonkan sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003,” tutur Harmoko yang didampingi M Yogie SM dan Jenderal TNI Feisal Tanjung ketika itu.

Menurut Harmoko, Jenderal TNI (Purn) H Muhammad Soeharto, setelah menerima hasil pengecekan itu, menyatakan bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden RI masa bhakti 1998-2003. Selain mengumumkan kesediaan Pak Harto dipilih kembali sebagai Presiden RI, menurut Harmoko, Keluarga Besar Golkar juga membuat kriteria untuk calon Wakil Presiden, antara lain memahami ilmu pengetahuan dan industri. Pernyataan ini mengarah kepada BJ Habibie.

Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh keluarga besar Golkar itu, masih menurut Harmoko, Pak Harto menghargai kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia tersebut walaupun harus ada pengorbanan bagi kepentingan keluarga. Tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara, Haji Muhammad Soeharto tidak mungkin menghindar dari tanggung jawab sebagai patriot dan pejuang bangsa.

“Dengan adanya kepercayaan rakyat ini tidak membuat Bapak Haji Muhammad Soeharto bersikap ‘tinggi glanggang colong playu.’ Itu istilah Pak Harto yang artinya tidak meninggalkan tanggung jawab dan mengelak dari kepercayaan rakyat tersebut demi kepentingan negara dan bangsa,” tegas Harmoko.

Tapi, ternyata itulah awal sebuah tragedi pembusukan dan pengkhianatan digulirkan. HM Soeharto memang terpilih kembali menjadi Presiden periode 1998-2003 pada Sidang Umum MPR, 1-11 Maret 1998. Didampingi BJ Habibie sebagai wakil presiden.

Namun, komponen mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat terus melancarkan demonstrasi meminta Presiden Soeharto dan Wapres BJ Habibie turun serta Golkar dibubarkan. Saat itu, Pak Harto masih terlihat yakin bahwa demonstrasi itu akan surut dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Maka pada awal Mei 1998, ia berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT Nonblok. Saat berangkat, di bandara Halim Perdanakusuma, ia dilepas Wakil Presiden BJ Habibie, Fangab Feisal Tanjung, juga Ketua Harian ICMI Tirto Sudiro dan sejumlah menteri lainnya yang sebagian diantaranya kemudian mengkhianatinya.

Sementara, sepeninggal Pak Harto, dalam beberapa hari kemudian, suasana Jakarta semakin mencekam. Selain akibat demonstrasi mahasiswa makin marak, juga tersiar isu terjadi sesuatu misteri dalam tubuh ABRI. Misteri itu diwarnai arah pengelompokan dalam tubuh militer itu. Selain banyak aktivis pro demikrasi ‘hilang’ entah kemana, juga diisukan ribuan anggota militer ‘menghilang’ dari kesatuannya memembawa persenjataan lengkap dan amunisi cadangan.

“Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia, adalah suatu tanda tanya besar yang harus segera dicari jawabannya. Apakah suatu power game sedang dimainkan di Indonesia? Siapa yang bermain dengan kelompok bersenjata, serta bagaimana peta kekuatan gerakan sipil? Adalah sesuatu yang harus kita analisa bersama,” tulis sebuah majalah ketika itu. Beberapa pertanyaan yang sampai hari ini tetap misterius.

Suasana makin mencekam, pada 12 Mei 1998, akibat terjadinya penembakan mahasiswa di kampus Universitas Trisakti, yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Empat orang mahasiswa gugur. Mahasiswa makin ‘marah’. Hampir di seluruh kampus terjadi demonstrasi. Bahkan sebagian mulai keluar dari kampusnya. Bersamaan dengan itu, terjadi pembakaran mobil di sekitar parkir dekat Universitas Trisakti.

Bahkan, 13 Mei 1998, mahasiswa seperti dipancing untuk keluar dari kampusnya. Situasi di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta justeru mengundang tanda tanya. Ada sekelompok demonstran yang melempari mahasiswa dalam kampus itu karena mereka tidak keluar dari kampusnya. Para mahasiswa tetap berada dalam kampus dalam suasana berkabung.

Besoknya, 14 Mei 1998, terjadilah malapetaka di Jakarta. Warga keturunan Cina menjadi sasaran. Pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan dibakar. Saat itu, Jakarta seperti tak punya petugas keamanan. Sementara para petinggi ABRI berada di Malang. Di lapangan sangat terasa ada provokator yang menggerakkan. Di beberapa tempat, ada teriakan: “Mahasiswa datang… mahasiawa datang!”

Dalam kondisi chaos itu, rupanya mahasiswa sangat jeli. Tampaknya, mereka menghindari dijadikan kambinghitam. Karena hari itu, dan besoknya, tidak ada demonstrasi mahasiswa yang keluar dari kampusnya. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sebelumnya tidak biasa ikut demonstrasi, memilih tidak pulang dari kampus daripada terjebak di jalan yang penuh kerumunan.

Situasi ini memaksa HM Soeharto pulang lebih cepat dari jadual dari Mesir. Sebelum pulang, beredar isu bahwa ia akan dihadang oleh mahasiswa. Tapi Soeharto tetap pulang, tanpa terjadi penghadangan seperti diperkirakan sebelumnya. Sebelum pulang, di hadapan warga Indonesia di Mesir, ia menyatakan bersedia mundur jika rakyat menghendakinya. Saat itu, ia menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan bersenjata melawan mahasiswa dan kehendak rakyat.

Setiba di Jakarta, HM Soeharto kemudian mengundang beberapa tokoh masyarakat, di antaranya Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, tanpa Amien Rais dan Adi Sasono, untuk membicarakan pembentukan Komite Reformasi. Ia juga berencana merombak kabinetnya menjadi Kabinet Reformasi. Ia menawarkan reformasi secara gradual untuk mencegah terjadinya keguncangan.

Ia juga menerima rombongan rektor Universitas Indonesia. Mereka ini datang untuk meminta Presiden Soeharto berhenti dengan hormat. HM Soeharto mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasi itu melalui MPR. Demonstrasi mahasiswa pun akhirnya terpusat ke gedung MPR/DPR. Mereka menduduki gedung legislatif itu.

Harmoko, yang menjabat Ketua MPR dan pimpinan MPR lainnya menampung desakan mahasiswa yang meminta Pak Harto turun. Di hadapan para mahasiswa itu, Harmoko menyatakan bahwa pimpinan MPR setuju dengan desakan mahasiswa untuk meminta Pak Harto mundur. Harmoko seperti tak terpengaruh atas pernyataannya saat meminta kesediaan Pak Harto untuk dicalonkan kembali menjadi presiden jauh hari sebelum SU MPR.

Pernyataan Harmoko ini kemudian dijelaskan (dibantah) Pangab Jenderal Wiranto sebagai bukan pernyataan institusi tapi lebih merupakan pernyataan pribadi.

HM Soeharto tentu dengan cermat terus mengikuti perkembangan itu. Sampai sore tanggal 20 Mei 1998, tampaknya ia masih yakin akan bisa mengatasi keadaan secara damai dengan membentuk Komite Reformasi dan merombak kabinet menjadi Kabinet Reformasi. Tapi keinginan baik Pak Harto ini disambut dingin berbagai kalangan bahkan tragisnya ditolak sebagian pembantunya (menteri) yang dibesarkannya.

Rupanya inilah detik-detik terakhir ia menjabat presiden. Hari itu, Rabu 20 Mei 1998 sekitar pukul 19:30, Pak Harto menerima Mantan Wakil Presiden Sudharmono di kediaman Jalan Cendana 8 Jakarta. Saat itu, menurut Sudharmono, Presiden Soeharto menyatakan tetap akan melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dan segera akan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi serta mengadakan perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII.

Sekitar setengah jam berikutnya, pukul 20.00, Wakil Presiden B.J. Habibie menghadap Pak Harto. Lalu sekitar pukul 20:30, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto yang sedang bersama Wakil Presiden B.J. Habibie di ruang tamu kediaman Jalan Cendana 8 itu. Di hadapan Wakil Presiden BJ Habibie, Presiden Soeharto meminta Saadillah Mursyid, Menteri Sekretaris Negara, mempersiapkan naskah final: Keputusan Presiden tentang Komite Reformasi dan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet Reformasi.

Saat itu, Presiden Soeharto menyatakan akan mengumumkan dan melaksanakan pelantikannya besok hari, Kamis 21 Mei 1998. Untuk keperluan itu Presiden Soeharto juga minta agar ruang upacara atau yang lazim disebut ruang kredensial di Istana Merdeka dipersiapkan.

Kemudian Wakil Presiden B.J Habibie pulang. Sementara itu, sebanyak empat belas orang menteri membuat pernyataan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet Reformasi yang direncanakan Pak Harto. Mereka itu adalah para menteri yang sebelumnya dibesarkan Pak Harto.

Lalu, sekitar pukul 21:00, setelah BJ Habibie pulang itu, Saadillah Mursyid mohon untuk bisa melanjutkan bertemu dengan Pak Harto. Dalam kesempatan itu, Saadillah Mursyid melaporkan bahwa sejumlah orang-orang yang direncanakan untuk menjadi anggota Komite Reformasi telah menyatakan menolak. Saadillah juga melaporkan adanya informasi bahwa empat belas orang menteri yang direncanakan akan duduk dalam Kabinet Reformasi menyatakan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet. Setelah itu, Saadillah pulang.

Tapi sekitar pukul 21:40, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto lagi. Saadillah bergegas menuju ruangan di tempat biasanya Presiden menerima tamu, termasuk menerima para menteri. Saadillah terkejut karena Presiden tidak ada di ruangan itu. Ketika ditanyakan, barulah ajudan memberitahukan bahwa Presiden Soeharto menunggu di ruang kerja pada bagian kediaman pribadi.

Sekitar pukul 22:15 hari Rabu 20 Mei 1998 itu, HM Soeharto mempersilakan Saadillah duduk di sebelahnya. Kursi hanya ada satu, di situ HM Soeharto duduk. Lalu Saadillah dipersilahkan menggeser puff, sebuah tempat duduk empat persegi, agar bisa lebih dekat.

Setelah hening sejenak, kemudian HM Soeharto mengatakan: “Segala usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara telah kita lakukan. Tetapi Tuhan rupanya berkehendak lain. Bentrokan antara mahasiswa dan ABRI tidak boleh sampai terjadi. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berhenti sebagai Presiden, menurut Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.“

Lalu, kepada Saadillah sebagai Menteri Sekretaris Negara, diminta untuk mempersiapkan empat hal. Pertama, konsep ‘Pernyataan Berhenti dari jabatan Presiden RI’; Kedua, memberitahu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa permintaan pimpinan DPR untuk bertemu dan melakukan konsultasi dengan Presiden akan dilaksanakan hari Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09:00 di ruang Jepara Istana Merdeka; Ketiga, memberitahu Wakil Presiden BJ Habibie agar hadir di Istana Merdeka hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 pukul 09:00 dan agar siap untuk mengucapkan Sumpah Jabatan Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Agung; Keempat, memohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung di Istana Merdeka hari Kamis 21 Mei 1998 pukul 09:00.

Saadillah pun segera memberitahu Pimpinan DPR, Wakil Presiden dan Ketua Mahkamah Agung melalui telepon. Malam sudah larut menjelang tengah malam. Lalu, bersama-sama staf, Saadillah segera mulai melakukan penyusunan naskah Pernyataan Berhenti Presiden. Setelah mendapatkan pokok-pokok dan arahan, Bambang Kesowo, waktu itu Wakil Sekretaris Kabinet, dan Soenarto Soedharmo, ketika itu Asisten Khusus Menteri Sekretaris Negara mulai menyusun konsep awal. Sementara Yusril Ihza Mahendra, ketika itu Pembantu Asisten (Banas) Menteri Sekretaris Negara, memberikan masukan-masukan terutama dari segi hukum tata negara.

Konsep disusun secara bersama-sama, sebagaimana layaknya suatu pekerjaan staf. Bukan hasil kerja orang perorangan. Setelah konsep diteliti dan dikoreksi beberapa kali, pada pukul 03:00 menjelang subuh tanggal 21 Mei 1998 naskah Pernyataan telah siap untuk diajukan kepada Presiden.

Naskah diajukan melalui prosedur yang sudah baku pada Sekretariat Negara. Konsep yang sudah diketik rapi diserahkan kepada Ajudan. Ajudan menaruh naskah itu di meja kerja Presiden.

Pagi harinya, Kamis, 21 Mei 1998 sekitar pukul 10:00 pagi di ruang upacara Istana Merdeka, yang lazim ketika itu disebut ruang kredensial, Presiden Soeharto menyampaikan pidato Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam pidatonya itu Presiden Soeharto antara lain menyatakan: “Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.”

“Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.“

Selepas itu, dengan ditemani puteri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) dan Saadillah Mursyid, Pak Harto melambaikan tangan meninggalkan Istana Merdeka pulang ke kediaman di Jalan Cendana 8. Ketika sampai di kediaman, sebelum duduk di ruang keluarga, Pak Harto mengangkat kedua belah tangan sambil mengucap: “Allahu Akbar. Lepas sudah beban yang terpikul di pundakku selama berpuluh-puluh tahun.“ Kemudian, putera-puteri dan keluarga menyalaminya.

Setelah itu, Pak Harto pun menjadi bulan-bulanan caci-maki dan hujatan. Bukan hanya dari orang-orang yang sebelumnya tidak sejalan dengan Pak Harto, melainkan lebih lagi dari para menteri dan tokoh-tokoh Golkar yang selama ini tak sungkan-sungkan melakukan berbagai cara untuk bisa mendekat. Bahkan BJ Habibie yang mengaku dibesarkan HM Soeharto juga tampak tanpa fatsoen politik mengambil sikap bahwa dalam politik tidak ada persahabatan yang kekal, hanya kepentinganlah yang abadi.

Mereka tidak segan-segan memosisikan Pak Harto dan keluarga Cendana ibarat keranjang sampah. Tempat pembuangan semua yang kotor. Bahwa semua kekotoran pada era Orde Baru ditimpakan ke pundak Pak Harto dan keluarganya. Sepertinya, HM Soeharto dan keluarganya sebagai satu-satunya yang melakukan korupsi pada era itu.

HM Soeharto pun ‘diasingkan’ dari Golkar yang dibesarkannya. Elit-elit Golkar malah yang duluan teriak agar Soeharto ditahan karena kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya selama memerintah. Golkar yang sebelumnya lebih didonimasi pengaruh ABRI tampak bergeser lebih didominasi elit-elit ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Suatu tragedi tendensius konstitusi, yang kental diwarnai subjektivitas politik pun terjadi. Pada Sidang Istimewa MPR 13 November 1998 – MPR yang masih didominasi kekuatan Golkar hasil Pemilu 1997 – menetapkan Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998. Pasal 4 ketetapan MPR itu berbunyi: “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/ konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi manusia.”

Penyebutan nama orang secara eksplisit – mantan Presiden Soeharto – dalam pasal ini tampak tendensius, absurd dan sangat diwarnai sifat subjektivitas politik serta di luar kelaziman sistem ketatanegaraan Indonesia. Bukankah sebaiknya format suatu Tap MPR merupakan garis-garis umum dari suatu kebijakan negara? Jadinya, pasal ini seperti hendak diposisikan hanya berlaku kepada mantan Presiden Soeharto, tetapi tidak berlaku bagi mantan presiden yang lainnya.

Tampaknya, itulah puncak pengkhianatan beberapa mantan menteri dan elit Golkar yang dibesarkannya. Kendati Pak Harto tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa mereka ini mengkhianatinya. Tapi sikapnya yang sampai hari ini belum bersedia menerima kunjungan BJ Habibie dan beberapa mantan menteri dan elit Golkar lainnya bisa dipahami berbagai pihak sebagai indikasi ke arah itu.

Pak Harto pun menunjukkan ketabahan dan keteguhannya. Ia pun akhirnya sempat diadili dengan tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang didirikannya. Ia menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan dana yayasan itu. Tapi, ia pun jatuh sakit yang menyebabkan proses peradilannya dihentikan.

Tapi tidak semua mantan menterinya tega mengkhianat, tidak mempunyai moral politik. Ada beberapa yang justeru makin dekat dengannya secara pribadi setelah bukan lagi berkuasa. Satu di antaranya adalah Saadillah Mursyid, mantan Menteri Sekretaris Negara. Saadillah menyatakan: “Mudah-mudahan saya terhindar dari orang-orang yang semasa Pak Harto memegang jabatan Presiden, selalu mendekat-dekat, menjilat dan mencari muka. Pada waktu Pak Harto tidak lagi menjadi Presiden orang-orang itu pula yang bersuara lantang menghujat, mencaci, melempar segala kesalahan kepada Pak Harto. Kelompok orang-orang seperti itu memperoleh kutukan Allah dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam (Al Qur‘an, Surah Ar Ra’ad ayat 25).”

*** Soeharto Media Center, repro Tokoh Indonesia DotCom.

Obituary:

SUHARTO (8 June 1921- 27 January 2008)
Seorang Militer Karir yang Memerintah sebuah Negara

Oleh: John Roosa

Tidak suka bicara, tidak terbuka, suka menyendiri, tanpa emosi, Suharto memerintah Indonesia selama 32 tahun sebagai seorang misterius, seorang diktator yang tampil sebagai tokoh tanpa wajah, yang tidak menonjol di dalam suatu pemerintahan yang a-politis. Pidato-pidatonya menjemukan, mudah terlupakan, penuh dengan kata-kata birokrat yang menjemukan, klise-klise yang usang, dan nasehat-nasehat yang saleh. Tidak ada satu pun pernyataannya yang bisa membuat orang terkenang padanya sekarang. Orang Indonesia, jika ditanya, akan sia-sia berusaha mengingat suatu kutipan pun yang berasal dari dia, sedangkan di lain pihak, bahkan anak muda bisa mengutip kata-kata Sukarno, presiden yang digulingkannya pada tahun 1965. Suharto meninggalkan kenangan tanpa kata.

Jarang diwawancarai, tapi sering dipotret, ia dikenang dari sebuah gerak tubuh: senyum. Begitulah ia ingin dikenal: biografi yang disuruhnya buat pada tahun 1969 berjudul: “Jenderal yang Tersenyum”. Itu adalah senyum “kucing Cheshire”(*), terpaku di tempatnya, menyembunyikan sesuatu, tidak mengungkapkan isi hatinya, dan menimbulkan tanda-tanya tentang intrik-intrik dan kekerasan apalagi yang tengah disulap di dalam otak yang ada di baliknya.
————
(*) “Cheshire cat”, kucing yang diceritakan dalam kisah khayalan terkenal, “Alice’s Adventures in Wonderland”, karya Lewis Carroll. Kucing itu bisa muncul dan lenyap sesuka hati; akhirnya ia berangsung-angsur lenyap dan hanya tinggal senyumnya saja, sehingga Alice berkata: “Saya sering melihat kucing tanpa senyum, tapi belum pernah melihat senyum tanpa kucing.”
————-

Orang tua Suharto merupakan misteri. Dalam “otobiografi”-nya, yang ditulis oleh orang yang paling bertanggung-jawab atas pembentukan citra publiknya, G. Dwipayana, Suharto mengklaim bahwa ia dilahirkan di kalangan petani miskin di desa Kemusuk di dekat Yogyakarta. Sebuah majalah yang dimiliki oleh bos intelijen militer yang dipercayanya mengklaim pada tahun 1974, bahwa ayahnya seorang ningrat. Dalam sebuah jawaban yang mungkin disiapkan lebih dulu, Suharto mengundang wartawan ke ruang kerjanya di istana kepresidenan untuk menjelaskan garis keturunannya dan mengajukan saksi-saksi yang dapat menguatkan bahwa ia sungguh-sungguh orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya. Sekalipun ia menyanggah, garis keturunannya tetap diragukan. Di kalangan orang Indonesia tersebar luas cerita bahwa ia anak tidak sah dari seorang pedagang Cina.

Karir yang menyenangkan

Apa pun asal-mulanya dan pengalaman masa kanak-kanaknya, di masa dewasa ia jelas adalah seorang militer karir. Ia masuk militer Belanda pada tahun 1940, yang merupakan peristiwa yang dalam “otobiografi”-nya dikatakannya sebagai “kunci yang membuka pintu kepada sebuah kehidupan yang menyenangkan”. Kehidupan menyenangkan yang terdiri dari baris-berbaris dan latihan itu berlanjut pada masa pendudukan Jepang, ketika ia menjadi anggota milisi Peta. Seperti anggota milisi lain, ia bergabung dengan tentara nasional Indonesia yang baru dibentuk begitu militer Jepang menyerah pada Agustus 1945. Tidak dimungkinkan lagi untuk kembali mengabdi pada Belanda, karena Belanda telah dilucuti kekuasaan dan kekayaannya oleh Jepang dan menjalani tahun-tahun perang di dalam kamp-kamp konsentrasi yang kotor dan tidak nyaman.

Berkat latihan militer yang pernah diikutinya, Suharto diberi pangkat tinggi (letnan kolonel) dalam tentara Indonesia yang baru itu, yang dibentuk untuk melakukan perang gerilya melawan tentara Belanda yang datang kembali. Pada tahun 1948 ia telah menjadi komandan sebuah brigade pasukan yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Yogyakarta, ibukota Republik. Serangan-serangan gerilya tentara itu tidak banyak bermanfaat dalam menghambat kemajuan pasukan Belanda.

Sekalipun lebih menguasai medan di kandang sendiri, Suharto dikejutkan pada 19 Desember 1948 ketika pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta dan menguasainya pada hari yang sama tanpa menghadapi perlawanan sedikit pun. Entah bagaimana, keempat batalyon Suharto sedang berada di luar kota. Itu merupakan kemunduran terburuk bagi Republik: kedua orang pimpinan tertingginya, Sukarno dan Hatta, tertawan.

“Politik saya terletak di ujung bayonet.”

Suharto mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri ketika ia memimpin sebuah serangan terhadap kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Serangan itu hanya menimbulkan kerusakan kecil di kalangan pasukan Belanda yang menduduki kota itu dan dipukul mundur dalam waktu enam jam. Namun, Suharto dan para komandan militer lain mengklaim bahwa mereka telah menguasai kota untuk sementara waktu dan membuktikan kehebatan angkatan bersenjata Republik kepada dunia. Setelah Suharto berkuasa pada tahun 1965, peristiwa itu disulap menjadi kemenangan yang menentukan dalam perang kemerdekaan, dan dibuatlah film tentang peristiwa itu, “Janur Kuning” (1979), dan di kota Yogya didirikan sebuah monumen besar untuk mengenangnya (1985).

Sebagai orang yang pernah bekerja dalam tiga tentara yang berbeda dalam kurun waktu satu dasawarsa, Suharto mempunyai komitmen politik yang enteng. Salah satu kolega militernya belakangan berkata pada seorang wartawan, bahwa pada tahun 1948 Suharto pernah berkata, “Politik saya terletak di ujung bayonet.” Tidak heran bahwa Sukarno dan menteri pertahanannya yang berhaluan kiri memasukkan komisaris politik di dalam tentara. Seperti banyak tentara yang dilatih di bawah perwira Belanda dan Jepang, Suharto tidak punya pengalaman didalam gerakan nasionalis populer yang telah berjuang melawan imperialisme.

Menapak jenjang kepangkatan

Setelah kemerdekaan tercapai dalam tahun 1949, Suharto menanjak pangkatnya: kolonel, brigadir jenderal, mayor jenderal. Ia pernah mengalami kemunduran pada tahun 1959, ketika ia diberhentikan sebagai komandan tentara di Jawa Tengah karena korupsi. Tetapi peristiwa itu ditutupi dan ia direhabilitasi dengan cepat. Ia ditugasi memimpin operasi merebut Irian Barat dari Belanda pada tahun 1962 – operasi itu dihentikan pada saat terakhir dengan tercapainya kesepakatan diplomatik. Ia lalu dipindahkan ke Jakarta dan diberi jabatan sebagai komandan cadangan angkatan darat, Kostrad, pada tahun 1963. Dengan catatan karir yang tidak menonjol, pendidikan yang rendah, dan tidak menguasai bahasa asing, pada tahun 1965 ia menjadi calon utama untuk menduduki jabatan tertinggi di angkatan darat, dan bertindak menggantikan panglima angkatan darat, Yani, bila ia pergi keluar negeri.

Suharto naik ke puncak militer yang kemudian menjadi semacam negara di dalam negara, memiliki komandan teritorial, yang pada mulanya didesain untuk pertahanan terhadap invasi asing, tetapi kemudian memerintah masyarakat sipil.

Kebanyakan dari jenderal-jenderal lain, termasuk yang paling senior, A.H. Nasution, sangat anti-komunis dan bertekad menahan kekuatan PKI yang tengah meningkat pada awal 1960an. Untuk menandingi partai itu, mereka pun membentuk serikat buruh, perhimpunan seniman, dan surat kabar. Mereka berhubungan dengan organisasi-organisasi keagamaan dan partai-partai politik, dan meyakinkan mereka bahwa bila perlu militer akan menggunakan kekerasan terhadap PKI.

Suharto tidak secara jelas memihak pada salah satu pihak. Seorang mantan anggota PKI di parlemen mengatakan kepada saya, bahwa DN Aidit, ketua PKI, pada awal 1965 mengira bahwa Suharto seorang perwira yang “demokratis” oleh karena ia mendukung pengakhiran SOB (keadaan perang) pada tahun 1963. Tetapi Suharto juga berhubungan dengan golongan anti-komunis dalam usaha tertutupnya untuk mengerem kampanye anti-Malaysia Sukarno yang dimulai pada tahun 1963.

Hari yang beruntung baginya

Duduk di pinggiran ternyata membawa Suharto pada puncak kekuasaan. Ketika para perwira militer yang pro-PKI dan pro-Sukarno memutuskan bertindak terhadap para perwira saingan mereka, mereka beranggapan Suharto akan mendukung mereka. Sekelompok perwira junior mengorganisir penculikan tujuh jenderal angkatan darat pada 1 Oktober 1965. Dua di antara komplotan itu adalah sahabat dekat Suharto, dan seorang di antaranya menceritakan kepada Suharto rencana komplotan itu sebelum terjadi. Para penculik, yang menamakan diri Gerakan 30 September, akhirnya membunuh enam jenderal, termasuk di antaranya panglima angkatan darat, Yani. Itu adalah hari yang menguntungkan bagi Suharto. Dengan absennya Yani, ia menjadi panglima angkatan darat. Gerakan 30 September tidak diotaki oleh Suharto tetapi peristiwa itu justru memberi kesempatan baginya untuk mencapai cita-citanya.

Sebagai komandan militer, Suharto mulai menentang perintah-perintah presiden dan menerapkan agenda yang sejak lama dimiliki oleh para perwira anti-komunis, yakni mengurangi pengaruh Sukarno sehingga menjadi presiden tanpa kekuasaan, menghancurkan PKI, dan menegakkan kediktatoran militer. Sikap anti-komunis Suharto bukan berasal dari komitmen ideologis yang mendalam.

Seandainya Gerakan 30 September berhasil dan kaum komunis meraih kekuasaan lebih besar, kita bisa dengan mudah membayangkan bagaimana Suharto yang selalu oportunistik itu menyesuaikan diri dengan rejim yang baru. Ia adalah perwira yang biasa dan sama sekali tidak menonjol, sehingga pada minggu-minggu pertama Oktober itu banyak pengamat mengira bahwa ia sekadar mengikuti pimpinan Nasution.

Kudeta merangkak

Menyingkirkan Presiden Sukarno ternyata tidak terlalu sulit. Tokoh besar nasionalisme Indonesia, “penyambung lidah rakyat”, terus-menerus memprotes, tetapi tidak berbuat sesuatu untuk menyetop meriam Suharto. Ia menguatkan Suharto sebagai panglima angkatan darat, menaikkan pangkatnya, dan memberinya kekuasaan darurat. Puncak dari kudeta merangkak terjadi pada Maret 1966, ketika Suharto menggunakan perintah yang kata-katanya samar tentang “menjamin keamanan” dari Sukarno sebagai justifikasi untuk menangkap 15 menteri dan membubarkan kabinet Sukarno–seolah-olah presiden memerintahkan penggulingan dirinya sendiri.

Penghancuran PKI–prakondisi untuk menerapkan suatu kebijakan politik baru yang didominasi militer–ternyata juga tidak terlalu sulit. Pimpinan PKI, yang kalang kabut setelah 1 Oktober, menyerukan kepada para anggotanya untuk tidak melawan supaya Presiden Sukarno dapat mengatur suatu pemecahan politis terhadap krisis itu. Tetapi presiden tidak berkuasa atas tentara Suharto. Bekerja sama dengan milisi sipil, tentara mengorganisir sebuah pertumpahan darah yang paling buruk dari abad ke-20, menangkap lebih dari sejuta orang, lalu dengan diam-diam membunuh banyak di antara mereka. Tahanan-tahanan lenyap di waktu malam. Kuburan-kuburan massal terisi mayat-mayat yang tak terhitung banyaknya tersebar tanpa tanda di seluruh Sumatra, Jawa dan Bali.

Tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa Suharto memerintahkan satu pembunuhan pun. Dalam beberapa kesempatan yang jarang, ketika ia berbicara tentang pembunuhan-pembunuhan itu pada tahun-tahun belakangan, ia menyalahkan orang-orang sipil yang mengamuk. Penyelidikan yang saksama terhadap siapa, di mana, kapan dan bagaimana berkaitan dengan pembunuhan-pembunuhan itu mengungkapkan bahwa militerlah yang paling bertanggung-jawab dan bahwa Suharto setidak-tidaknya menyetujuinya, kalau bukan ia yang memberikan perintah lisan atau tertulis yang eksplisit untuk melakukannya.

Wortel & cemeti

Dalam merebut kekuasaan, Suharto dan perwira-perwira militer kliknya menyadari bahwa stabilitas jangka panjang dari kekuasaan mereka akan bergantung pada kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Mereka berpaling pada bantuan, penanaman modal dan pasar luar negeri untuk memberikan rangsangan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Modal Barat yang memboikot Indonesia karena kebijakan politik Sukarno dulu mendapati permadani selamat datang terhampar menyambut mereka. Suharto sendiri campur tangan pada akhir 1965 untuk menghentikan usaha menteri perindustrian Sukarno untuk menasionalisir sektor minyak. Dengan kampanye teror militer terhadap serikat buruh di ladang-ladang minyak, kebun-kebun karet, dan pabrik-pabrik, modal Barat memperoleh tenaga kerja yang patuh.

Salah satu alasan bagi kemampuan Suharto yang mencolok untuk mempertahankan kekuasaan begitu lama adalah kebijakannya memperluas kesempatan kerja di sektor publik. Pada akhir kekuasaannya, 4,6 juta orang mendapat gaji dari pemerintah, tiga kali lebih banyak daripada pada awal tahun 1970an. Jutaan orang lagi merupakan tanggungan para pegawai makan gaji ini. Jaminan gaji bulanan itu menarik, sekalipun pendapatannya rendah. Di samping itu, sejumlah jabatan di pemerintahan memungkinkan orang untuk mendapat lebih banyak uang dengan korupsi.

Para pegawai negeri ini beserta sanak keluarganya merupakan basis pendukung kunci bagi rejim ini, dengan memberikan suara dan berkampanye bagi partai pemerintah, Golkar, pada setiap pemilihan umum. Mereka yang tidak memilik Golkar dipersalahkan karena menggigit tangan yang memberi mereka makan, dan kehilangan kesempatan untuk naik pangkat.

Tanggapan Suharto terhadap pembangkangan–menggunakan bahasa sekarang–adalah ‘gertak & bikin takut’. Di Papua, ia menempatkan tentara pendudukan yang memperlakukan penduduk asli sebagai lebih rendah dari manusia, yang harus ditundukkan dengan kekerasan. Selama bertahun-tahun, satu-satunya wajah Indonesia yang dilihat oleh orang Papua adalah tentara. Suharto bertanggung jawab bagi puluhan ribu orang Papua yang tewas dalam perang melawan pemberontakan dari akhir 1960an sampai 1998. Ia juga bertanggung jawab atas perang agresi terhadap Timor Timur pada tahun 1975, dan atas terbunuhnya lebih dari 100 ribu orang di sana akibat perang di separuh pulau itu. Ia juga bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan orang di Aceh yang juga merupakan korban perang melawan pemberontakan (1990-98), yang didesain untuk meneror penduduk sipil agar tidak mendukung gerilya, dan bukan menawarkan alternatif
yang lebih positif kepada warga sipil.

Suharto dengan keras kepala berpegang pada strateginya bahkan setelah terbukti kontra-produktif, ketika teror yang dilancarkan di Papua, Timor Timur dan Aceh menghasilkan lebih banyak perlawanan yang meluas. Hanya setelah Suharto jatuh, para politisi Indonesia mendapat kesempatan untuk mengupayakan pemecahan politis & diplomatis yang lebih manusiawi terhadap perang-perang ini: Presiden Habibie mengizinkan suatu referendum yang dilaksanakan oleh PBB di Timor Timur pada tahun 1999, dan Presiden Yudhoyono menandatangani perjanjian perdamaian dengan kaum nasionalis Aceh pada tahun 2005.

‘Program Ponzi’(*) raksasa itu pun ambruk

Dalam menilai pemerintahan Suharto, apa yang disebut pendekatan “seimbang” dari banyak sarjana Barat adalah mengkritisi Suharto tentang pelanggaran-pelanggaran HAM-nya, tetapi memuji kinerja ekonomisnya. Mereka yang terkesan oleh pertumbuhan enam persen setahun tidak berbeda dengan para investor yang mudah dikibuli dalam suatu ‘Program Ponzi’(*) raksasa, yang yakin bahwa penghasilan tinggi yang terlihat di permukaan merupakan bukti tak terbantahkan dari sebuah sukses. Pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun Suharto sebagian besar dihasilkan dengan menjual secara liar sumberdaya-sumberdaya alam negeri itu. Itu adalah pertumbuhan yang memakan dirinya sendiri, dan yang tak mungkin akan lestari.

Sektor-sektor utama adalah minyak dan kayu. Keduanya mengalami salah urus yang hebat karena korupsi. Pada hari ini Indonesia secara bersih adalah negara pengimpor minyak dan hutan-hutannya menghilang dengan cepat, dibabat oleh para logger atau dibakar oleh pemilik perkebunan kelapa sawit. Pendapatan dari semua ekspor itu tidak diinvestasikan kembali ke dalam sektor-sektor lain; uang itu lenyap masuk rekening bank dari keluarga Suharto & para kroninya (seperti Bob Hasan), dan para pejabat pemerintah.
—————
‘Program Ponzi’ : suatu operasi investasi palsu & kriminal, yang di situ para penanam modal awal mendapat hasil (“laba”) yang sangat besar yang dibayar dari investasi oleh para penanam modal yang datang belakangan, dan bukan dari hasil bersih yang berasal dari kegiatan bisnis yang benar.
—————

Setelah tiga dasawarsa pertumbuhan ekonomi a la Suharto, pemerintah Indonesia dibebani hutang banyak, dan perekonomian Indonesia tidak memiliki basis industri yang didanai dari dalam negeri. Sungguh pas kalau Suharto, yang pengikut-pengikutnya memujinya sebagai “Bapak Pembangunan”, meninggal dunia di rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan minyak negara (Pertamina) yang oleh keluarganya dan kroninya (seperti Ibnu Sutowo) diperas habis-habisan.

Rejim Suharto hidup dari modal asing dan mati karena modal asing. Liberalisasi sektor keuangan yang didesakkan oleh A.S. kepada Indonesia supaya dianut pada awal 1990an berakibat kerentanan yang lebih besar terhadap perubahan mendadak dalam aliran modal internasional. Uang mengalir masuk ke dalam gerombolan kleptokrat Suharto dan bank-banknya yang palsu, lalu tiba-tiba mengalir keluar lagi. ‘Program Ponzi’ raksasa itu pun runtuh dengan terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Satu-satunya legitimasi yang dimiliki oleh Suharto adalah apa yang seolah-olah tampak merupakan kemampuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomis. Begitu itu berakhir, maka kelas menengah yang biasanya menurut saja membalik terhadapnya, tidak mau mentolerir korupsinya, anak-anaknya yang serakah dan kroni-kroninya yang sangat immoral mencolok kekayaannya. Gerakan yang secara spontan terbentuk bagi “reformasi” ini menyatakan musuh utama mereka adalah KKN: Korupsi, Kolusi & Nepotisme. Kampanye keluarga Suharto sendiri, “Saya Cinta Rupiah”, yang datang dari mereka yang justru punya dollar paling banyak, tidak mempunyai bobot yang sama dengan slogan gerakan itu.

Segudang paranormal yang dimiliki keluarga itu tidak bisa menyelamatkan mereka; tidak pula jenderal-jenderal penjilat mereka, bahkan tidak Letnan Jenderal Prabowo, menantu Suharto yang menguasai pasukan elite di Jakarta, dan yang selalu bergelimang uang dari saudaranya yang memiliki satu-satunya pabrik baja di negeri itu. Suharto lengser pada 21 Mei 1998, ketika Jakarta masih mengepulkan asap bekas kerusuhan misterius, yang di situ toko-toko yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia keturunan Cina dibakar.

Mr. Minus

Mungkin yang terbaik dapat dikatakan tentang 32 tahun pemerintahan Suharto ialah bahwa salah-salah keadaannya bisa lebih buruk dari sekarang. Ia tidak memilih strategi jenderal-jenderal Burma dan mengisolasi negeri ini. Bergantung pada modal asing, ia rentan terhadap tekanan internasional. Pelepasan puluhan ribu tahanan politik pada akhir 1970an sebagian besar disebabkan oleh tekanan dari luar negeri. Ia tidak memilih untuk mencari legitimasi dirinya melalui agama dan menerapkan hukum Islam. Negara Indonesia sebagian besar tetap sekuler. Ia tidak memupuk kultus pribadi di seputar dirinya. Ketika menghadapi protes massal pada tahun 1998, ia tidak memilih mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

Almarhum sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, yang menjadi tahanan politik Suharto selama 14 tahun, pernah menulis bahwa ia tidak bisa memaksa dirinya menulis tentang rejim Suharto. Sementara ia menulis banyak novel historis tentang Jawa di zaman pra-kolonial dan gerakan nasionalis Indonesia, ia berpendapat tidak ada apa-apa yang menarik untuk ditulis tentang orang yang bertanggung jawab memenjarakannya dan melarang buku-bukunya itu. Baginya, Suharto adalah suatu negativitas, apa yang dinamakannya suatu “minus X”, suatu kemunduran kembali ke zaman para aristokrat kolonial, yang menindas bawahan mereka bagi kepentingan bisnis Eropa, namun membusungkan dada memamerkan kekuatan kosmik mereka yang hebat, dan tetap berpandangan sempit dan tidak peduli terhadap sains dan seni dari Eropa yang telah menaklukkan mereka. Tidak diragukan bahwa beberapa orang akan mengingat Suharto bagi beberapa hal yang positif, tetapi sementara Indonesia berjuang mengatasi warisannya yang buruk, kita bertanya-tanya, apakah orang bisa menilai gelarnya sebagai “Bapak Pembangunan” itu sebagai sesuatu yang sahih selain sebagai sebuah guyonan yang
kejam.***

Sumber: http://insideindonesia.org/content/view/1042/47/

~ by timuran151 on August 21, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: